Penguatan Industri Pertahanan Nasional: Peran Kebijakan yang Konsisten
Memperkuat industri pertahanan nasional bukan hanya soal anggaran besar, tetapi juga sangat bergantung pada konsistensi kebijakan jangka panjang serta dukungan pembiayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dapat membantu menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri pertahanan di Indonesia.
Kebijakan yang Mengarahkan
Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menekankan bahwa melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, negara memiliki kewajiban untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Ini termasuk transfer teknologi dan penerapan skema “offset” dalam setiap pengadaan luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan industri dalam negeri dapat lebih terintegrasi dan berkembang.
Pemerintah juga berperan sebagai regulator dan fasilitator utama. Mereka tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi pembeli utama produk pertahanan nasional, yang penting untuk menjaga kesinambungan produksi. Dengan memastikan bahwa belanja TNI menciptakan “captive market”, pemerintah memberikan kepastian permintaan yang sangat dibutuhkan oleh industri nasional.
Tantangan dalam Pembiayaan
Meskipun ada kebijakan yang mendukung, penguatan industri pertahanan nasional tidak bebas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pembiayaan. Sering kali, industri ini dipandang memiliki risiko tinggi karena sifatnya yang padat modal dan siklus produksi yang panjang. Selain itu, karakteristik aset dalam industri pertahanan membuatnya sulit untuk memenuhi kriteria “bankable” sebagai agunan kredit. Akibatnya, dukungan dari bank, termasuk bank-bank BUMN, masih tergolong terbatas.
Namun, beberapa bank BUMN mulai menawarkan skema kredit modal kerja berbasis kontrak pemerintah dan pembiayaan proyek tertentu. Meskipun langkah ini merupakan awal yang baik, skalanya masih dianggap belum cukup signifikan untuk mendorong akselerasi industri secara menyeluruh.
Peran BUMN dan Swasta dalam Ekosistem
Amelia juga menggarisbawahi bahwa tantangan bukan hanya terkait kapasitas produksi, tetapi juga konsistensi kebijakan jangka panjang dan integrasi antara BUMN dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) dalam rantai pasok. Jika semua elemen ini dapat dijaga, kemandirian industri pertahanan akan menjadi lebih realistis dan strategis.
BUMN seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, dan PT Dirgantara Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kapasitas produksi mereka, menghasilkan berbagai produk mulai dari kendaraan taktis hingga pesawat. Namun, tidak hanya BUMN yang berperan; industri pertahanan swasta juga semakin menonjol. Misalnya, PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (NKRI) yang berbasis di Bandung kini telah mendapatkan lisensi untuk memproduksi komponen pertahanan tertentu, termasuk peluru dan komponen mekanik presisi.
Integrasi dan Kolaborasi untuk Masa Depan
Kehadiran perusahaan swasta seperti NKRI sangat penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri, terutama untuk komponen kritis. Hal ini berpotensi meningkatkan persentase belanja pertahanan yang berputar dalam negeri. Selain itu, perusahaan seperti PT Republik Defensindo juga menunjukkan kapasitas ekspansi dengan memproduksi kendaraan militer khusus.
Kolaborasi antara BUMN sebagai kontraktor utama dan BUMS sebagai pemasok sub-sistem menciptakan ekosistem industri pertahanan yang terintegrasi, dari hulu hingga hilir. Dengan dinamika geopolitik yang semakin kompleks, arah kebijakan yang konsisten dan dukungan pembiayaan yang memadai menjadi prasyarat agar industri pertahanan nasional dapat bertransformasi menjadi pemain regional yang kompetitif.
Insight Praktis
2. **Dukungan Pembiayaan**: Perluasan skema pembiayaan yang lebih inklusif dari perbankan untuk mendukung industri.
3. **Kolaborasi**: Mendorong kemitraan antara BUMN dan swasta untuk menciptakan sinergi yang menguntungkan.
4. **Inovasi dan Teknologi**: Investasi dalam teknologi modern untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi.
Kesimpulan
Penguatan industri pertahanan nasional tidak bisa hanya mengandalkan anggaran besar; konsistensi kebijakan pemerintah menjadi kunci utama dalam hal ini. Dengan adanya dukungan yang berkelanjutan dan integrasi antara berbagai pihak, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam arsitektur keamanan kawasan. Melalui kolaborasi yang baik antara BUMN dan swasta, serta perhatian yang serius terhadap tantangan yang ada, kemandirian industri pertahanan bukan hanya sekadar mimpi, tetapi bisa menjadi kenyataan yang strategis.
