JAKARTA – Dalam acara bedah buku yang menarik perhatian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berbicara tentang buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” karya wartawan senior J. Osdar. Acara yang diadakan di Parle, Senayan, pada tanggal 15 Februari 2026 ini menjadi wadah bagi Fadli untuk mengemukakan pandangannya mengenai arah kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Koreksi Neoliberalisme dan Kembali ke Pasal 33 UUD 1945
Fadli menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sedang berusaha mengarahkan kembali kebijakan ekonomi agar selaras dengan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, salah satu agenda utama yang diangkat oleh Prabowo adalah melakukan “koreksi terhadap neoliberalisme.” Ia berpendapat bahwa praktik liberalisasi ekonomi yang berlebihan telah membawa dampak negatif bagi masyarakat.
“Perubahan besar yang harus kita lakukan adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang bersifat imperatif, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” jelas Fadli dengan tegas.
Pemikiran Jangka Panjang Prabowo
Fadli melanjutkan dengan menekankan bahwa gagasan Prabowo bukanlah sekadar produk pencitraan yang dangkal. Ia mengklaim bahwa sejak berkolaborasi di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada tahun 1993, ia telah mengenal pemikiran Prabowo yang merupakan hasil dari “dialektika pemikiran panjang.”
“Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri,” ujar Fadli. Ia menekankan pentingnya politik akal sehat yang harus dijalankan melalui jalur politik, bukan sekadar menjadi wacana tanpa tindakan nyata.
Menggunakan Tradisi Pendiri Bangsa
Dalam forum tersebut, Fadli mengingatkan kita tentang tradisi para pendiri bangsa yang menggunakan partai politik sebagai alat untuk mewujudkan ide-ide mereka. Ia menyebutkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, hingga Mohammad Natsir sebagai contoh inspiratif. Tradisi inilah yang ingin dihidupkan kembali oleh pemerintahan Prabowo.
Tiga Pilar Pemerintahan Prabowo
Fadli Zon juga memaparkan tiga pilar yang sedang dibangun oleh pemerintahan Prabowo, yaitu:
2. **Getting Intervention Right** – Melakukan intervensi negara yang tepat untuk mendukung ekonomi tanpa mengganggu pasar.
3. **Getting Coordination Right** – Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menciptakan sinergi dalam pembangunan.
Pendekatan ini, menurut Fadli, akan membantu mengatasi tantangan yang ada dan membawa ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik.
Insight Praktis: Menuju Ekonomi yang Berkelanjutan
Dari diskusi ini, ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil sebagai insight praktis:
– **Pentingnya Dialog dan Partisipasi Politik**: Mengintegrasikan pemikiran dari berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan adalah langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat diterima dan efektif.
– **Memahami Tradisi dan Nilai Lokal**: Dalam setiap kebijakan yang diterapkan, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah ada.
Kesimpulan
Acara bedah buku ini tidak hanya menjadi ajang untuk membahas karya J. Osdar, tetapi juga menjadi forum yang mempertemukan pemikiran dan aspirasi untuk masa depan ekonomi Indonesia. Fadli Zon menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen untuk memperbaiki arah kebijakan ekonomi dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945. Dengan langkah-langkah yang terencana dan pilar-pilar yang jelas, kita bisa berharap untuk melihat perbaikan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Mari kita ikuti perkembangan ini dengan penuh harapan dan dukungan!